Tangerang (25/06/26) - Tim peneliti yang melibatkan dosen Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Khairul Syafuddin, S.I.Kom., M.A., berhasil memperoleh dukungan pendanaan penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Rumah Program Tata Kelola Pemerintahan di Era Otonomi Daerah, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun Anggaran 2025. Penelitian tersebut mengangkat tema Perlindungan Sosial Adaptif dalam Pemenuhan Layanan Dasar pada Era Society 5.0 di Perdesaan. 

Penelitian ini merupakan kolaborasi lintas institusi yang dipimpin oleh Nyi R. Irmayani, S.H., M.Si., dari Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas BRIN. Dalam tim tersebut, Khairul Syafuddin dari UMN berkontribusi dalam pengembangan konsep penelitian, penyusunan kerangka pemikiran, serta mendukung proses publikasi hasil riset. 

Riset ini berfokus pada upaya memahami bagaimana masyarakat perdesaan dapat memperoleh layanan dasar yang lebih baik, terutama di wilayah yang menghadapi tantangan seperti bencana alam, perubahan iklim, keterbatasan akses informasi, dan kesenjangan teknologi. 

Menurut Khairul, penelitian ini lahir dari kebutuhan untuk memperluas cara pandang terhadap perlindungan sosial yang selama ini lebih banyak dikaitkan dengan kemiskinan. Padahal, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dan terdampak perubahan iklim juga menghadapi kerentanan yang memerlukan perhatian. 

"Kalau kita melihat dari cara pandang pemerintah melalui Kementerian Sosial, masyarakat yang rentan itu adalah masyarakat yang miskin. Di penelitian ini konteksnya lebih luas. Kita tidak melihat persoalan hanya di aspek kemiskinan saja, tetapi juga melihat kondisi tempat tinggal mereka, khususnya wilayah yang rawan bencana," jelas Khairul. 

Selama ini, masyarakat di wilayah perdesaan masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh layanan seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, dan akses informasi. Selain itu, perubahan iklim turut memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Di sejumlah wilayah penelitian, petani mengalami penurunan frekuensi panen akibat perubahan pola cuaca dan banjir, sementara masyarakat pesisir menghadapi berbagai tantangan terhadap keberlanjutan mata pencahariannya. Melalui penelitian ini, tim ingin mengembangkan pendekatan perlindungan sosial yang tidak hanya bersifat responsif setelah bencana terjadi, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko sebelum masyarakat mengalami dampak yang lebih besar. 

Penelitian dilakukan di sejumlah wilayah perdesaan yang memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim, yaitu Kabupaten Lebak di Provinsi Banten, Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah, serta Kabupaten Malang di Jawa Timur. Tim peneliti akan menggali pengalaman masyarakat, peran pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan sosial. 

Dalam penelitian ini, pendekatan Society 5.0 menjadi landasan untuk merancang sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap berbagai kondisi, khususnya di wilayah yang rentan terhadap bencana. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, tetapi juga menyusun model perlindungan sosial yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam berbagai situasi. 

Khairul menjelaskan bahwa fokus utama penelitian bukan sekadar menghadirkan teknologi, melainkan menyusun alur perlindungan sosial yang mampu beradaptasi dengan kondisi masyarakat di wilayah rawan bencana. 

"Adaptif tadi itu muncul karena perlindungan ini harus bisa diadaptasi di semua kondisi. Kondisi bencana itu adalah kondisi yang paling ekstrem kalau di Indonesia. Selama ini kita hanya bicara masyarakat dapat asuransi atau bantuan sosial, tetapi tidak melihat aspek kondisi daerahnya seperti apa," jelasnya. 

Menurutnya, luaran penelitian berupa model perlindungan sosial adaptif yang memuat alur koordinasi, bentuk perlindungan, serta mekanisme komunikasi antarlembaga. Namun, model tersebut baru dapat diimplementasikan apabila didukung oleh kebijakan dari pemerintah. 

Ia juga menekankan bahwa bidang komunikasi memiliki peran penting dalam penelitian tersebut. Menurutnya, keberhasilan program berbasis teknologi tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menyampaikan informasi sehingga dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Salah satu luaran utama penelitian ini adalah penyusunan model perlindungan sosial adaptif yang memuat rekomendasi mengenai koordinasi antarinstansi, mekanisme komunikasi, pola perlindungan masyarakat, serta tata kelola layanan sosial yang dapat diterapkan di wilayah perdesaan dengan karakteristik kerentanan serupa. Model tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat penyelenggaraan layanan dasar, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dan terdampak perubahan iklim. 

Meski demikian, Khairul menilai bahwa keberhasilan implementasi hasil penelitian tetap bergantung pada dukungan pemerintah melalui kebijakan yang relevan. 

"Model hanya akan menjadi model ketika tidak didukung dengan kebijakan. Karena itu, hasil penelitian ini kami harapkan tidak hanya berhenti menjadi publikasi ilmiah, tetapi juga dapat menjadi rekomendasi yang diadopsi pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial," tuturnya. 

Melalui penelitian ini, tim berharap dapat menghasilkan model perlindungan sosial yang mampu membantu masyarakat perdesaan menghadapi berbagai risiko sekaligus meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Selain menghasilkan publikasi ilmiah, penelitian ini juga ditargetkan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Indonesia.